Dari IKN hingga Merauke, LSP-API Satukan Puluhan Instansi dalam Uji Kompetensi Analis Kebijakan di Surabaya
SURABAYA, 11 April 2026 – Lembaga Sertifikasi Profesi Administrasi Publik Indonesia (LSP-API) kembali menyelenggarakan uji kompetensi sertifikasi Kualifikasi Bidang Analisis Kebijakan. Kegiatan yang berlangsung di Tempat Uji Kompetensi (TUK) LSP-API Surabaya ini menjadi momentum penting dalam standardisasi keahlian perumus kebijakan di berbagai instansi strategis Indonesia.
Kegiatan asesi kali ini menghadirkan tim asesor ahli yang memiliki rekam jejak akademik dan praktis yang mumpuni, yaitu:
- Dr. Mas Dadang Enjat Munajat, S.Si., M.T.I. (Universitas Padjajaran)
- Dr. Dina Suryawati, S.Sos., M.AP. (Universitas Jember)
- Dr. Selfi Budi Helpiastuti, S.Sos., M.Si. (Universitas Jember)
Uji kompetensi ini diikuti oleh peserta (asesi) dari berbagai latar belakang sektor publik, swasta, dan akademisi yang merepresentasikan keberagaman institusi di Indonesia. Para peserta tercatat berasal dari PT DAM, IKN (Ibu Kota Nusantara), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Jawa Barat, serta delegasi akademisi dari FISIP UNS, Universitas Sebelas Maret, STIA Karya Dharma Merauke, Universitas Madura, Universitas Puangrimaggalatung, STIA Amuntai, STISIPOl Raja Haji, dan Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta.
Melalui dukungan penuh dari Indonesian Association for Public Administration (IAPA) dan lisensi resmi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), LSP-API terus berkomitmen mencetak analis kebijakan yang akuntabel. Kehadiran asesi dari wilayah Merauke hingga Jawa Barat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap pentingnya pengakuan profesi analis kebijakan demi tata kelola publik yang lebih berkualitas dan inklusif.
Kontak Media:
LSP Administrasi Publik Indonesia (LSP-API)
Email: lsp.api.iapa@gmail.com | Telp: 081130733383
Website: lsp-api.com
Tentang LSP Administrasi Publik Indonesia
LSP Administrasi Publik Indonesia adalah lembaga sertifikasi profesi yang berdedikasi untuk meningkatkan standar kompetensi di bidang administrasi publik di Indonesia melalui sistem sertifikasi yang transparan, akuntabel, dan berbasis standar nasional.
